SeputaranSulsel, BALI — Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri Rapat Kerja Gabungan Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia di Bali Sunset Road Convention Center, Bali, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta menyelaraskan langkah ketiga organisasi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tingkat pusat dan daerah, serta sejumlah pejabat kementerian yang membahas kebijakan pembangunan nasional dan dukungan pemerintah terhadap program kelembagaan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Tri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan koordinasi antarlembaga agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penguatan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antarlembaga perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Rapat kerja gabungan pertama pada 2026 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan keluarga, meningkatkan kualitas produk kerajinan lokal, serta mendukung percepatan penanganan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Pada akhir kegiatan, Ketua Umum Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Selvi Gibran Rakabuming, menyampaikan sambutan dan arahan terkait penguatan sinergi program serta peningkatan kontribusi organisasi terhadap pembangunan masyarakat.
“Melalui rapat kerja gabungan ini, kita ingin memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan menyatukan program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kolaborasi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu harus terus diperkuat, terutama dalam pemberdayaan keluarga, pengembangan produk kerajinan lokal, serta percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.
Selvi menekankan bahwa program ketiga organisasi perlu dirancang secara terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program di tingkat pusat maupun daerah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Melinda Aksa Munafri menyambut baik pelaksanaan rapat kerja gabungan ini. Menurutnya, penguatan tata kelola dan penyelarasan program menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan TP PKK di Kota Makassar.
“Forum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi acuan dalam menghadirkan program TP PKK yang semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat,” ujar Melinda.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar program pemberdayaan keluarga dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Melalui rapat kerja gabungan ini, TP PKK Kota Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan program pemberdayaan keluarga, mendukung percepatan penanganan stunting, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut juga diisi pemaparan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, yang membahas arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, memaparkan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, membahas strategi penguatan dukungan penganggaran daerah untuk menunjang pelaksanaan program ketiga lembaga tersebut.
Pemaparan tersebut menegaskan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, perencanaan program daerah, dan dukungan anggaran agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rencana kerja tindak lanjut sebagai langkah menerjemahkan hasil pembahasan ke dalam program konkret. Agenda tersebut juga mencakup laporan ketua harian mengenai pelaksanaan kegiatan dan langkah penguatan koordinasi kelembagaan.(*)
